HARI
BHAYANGKARA

Pada 1 Juli 1946, Presiden Soekarno meresmikan Kepolisian Negara sebagai bagian dari struktur pemerintah RI. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari ulang tahun Polri.

Nama "Bhayangkara" diambil dari pasukan elite Kerajaan Majapahit yang dipimpin Patih Gajah Mada. Pasukan Bhayangkara bertugas mengawal raja dan menjaga keamanan kerajaan — filosofi penjaga dan pelindung inilah yang diadopsi Kepolisian Republik Indonesia sebagai identitasnya.

Lembaga kepolisian di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum 1946, sejak era Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang. Namun saat itu polisi berada di bawah kendali pemerintah kolonial dan terpecah-pecah secara kewilayahan. Setelah proklamasi, kepolisian sempat bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagai Djawatan Kepolisian Negara.

Titik baliknya terjadi pada 1 Juli 1946. Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, kepolisian dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. Sejak saat itu kepolisian Indonesia menjadi satu korps nasional yang berdiri sendiri — momen inilah yang diperingati sebagai Hari Bhayangkara, bukan hari lahir profesi polisi itu sendiri.

Kapolri pertama adalah Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, yang sudah diangkat Presiden Soekarno sejak 29 September 1945 dan memimpin pembangunan fondasi kepolisian nasional selama lebih dari satu dekade.

Dalam perjalanannya, Polri pernah digabungkan ke dalam ABRI pada masa Orde Baru. Reformasi mengembalikannya menjadi institusi sipil: Polri resmi dipisahkan dari ABRI pada 1 April 1999, dikukuhkan lewat TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000, lalu diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menempatkan Polri langsung di bawah Presiden.

Polri menggelar upacara nasional di Mabes Polri, pawai pasukan, dan pemberian penghargaan kepada anggota berprestasi. Banyak kegiatan bakti sosial digelar serentak.

Puncak peringatan adalah upacara kenegaraan yang biasanya digelar di Jakarta — beberapa tahun terakhir bertempat di kawasan Monumen Nasional (Monas) atau Mabes Polri — dengan Presiden kerap bertindak sebagai inspektur upacara, terutama pada tahun-tahun penting. Upacara serupa digelar serentak di seluruh polda dan polres.

Rangkaian acaranya meliputi parade dan defile pasukan, demonstrasi keterampilan (beladiri, penjinakan bom, K-9), pameran kendaraan taktis, serta pemberian tanda kehormatan seperti Bintang Bhayangkara dan kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota berprestasi.

Menjelang 1 Juli, jajaran kepolisian rutin menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan: donor darah, pengobatan gratis, bedah rumah, santunan anak yatim, hingga pasar murah. Beberapa satuan juga membuka layanan kepolisian keliling di lokasi acara untuk mendekatkan pelayanan publik.

Tradisi lain yang melekat adalah ziarah ke taman makam pahlawan dan anjangsana kepada purnawirawan serta warakawuri (keluarga anggota yang gugur), sebagai penghormatan kepada generasi pendahulu Polri.

Siapa yang merayakan: Anggota Polri dan keluarga, serta masyarakat luas.